Bukittinggi,PWMEDIATV.COM
Presiden Prabowo Subianto sedang merevisi dan merevitalisasi anggaran di pemerintahannya dan melakukan upaya untuk mensejahterakan rakyat indonesia agar berkebutuhan gizi yang sehat untuk anak Indonesia.
Hal ini mulai di lakukan dengan mengefisiensi anggaran dan kegiatan baik, belanja negara di berbagai kementerian dan kelembagaan dan menghemat postur APBN untuk prioritas Indonesia sehat dan pintar. Sesuai visi misi program pemerintah.
Namun di tengah kesulitan ekonomi rakyat saat ini, Pemko Bukittinggi melalui Sekretariat Umum Daerah tahun anggaran 2026 mengalokasikan
belanja yang tidak menyentuh kepada masyarakat.
Hal ini di sampaikan oleh Ketua Investigasi dan Pencegahan Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) Bambang Sani Lubis, SH. kepada wartawan (30/04/26) bahwa ada data belanja di sekretariat umum daerah tahun 2026 yang tidak relevan mata anggarannya sehingga tidak bersentuhan dengan kebutuhan warga Bukittinggi yaitu ;
1.Belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang Rp.672.000.000.
2.Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan Rp.1.798.002.000.
3.Belanja modal tugu tanda batas administrasi Rp.480.000.000.
4.Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor dan suvenir dan cendera mata Rp.502.954.600.
5.Belanja sewa papan bunga biasa khusus sekretariat daerah Rp.83.500.000.
6.Belanja sewa meja kursi dan kelengkapannya
Rp.500.000.000.
7.Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu kepala daerah dan tamu jamuan SKPD kudapan (Snack) Rp.620.976.000.
8.Belanja jasa penyelenggaraan acara Rp.250.000.000.
9.Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH yang bersumber dari APBD 2026 dari uang Rakyat Rp.679.000.000.
10.Belanja makanan dan minuman jamuan tamu kepala daerah kudapan (Snack) dan makanan dan minuman jamuan SKPD Rp.1.131.468.000.
Lanjut Bambnag Sani Lubis lagi mengatakan, ini sebagian kecil dari data yang kita miliki, belanja anggaran 2026 berkas dokumen dan DPA nya ada satu bundel yang kita amankan khususnya di Sekretariat Umum Daerah Kota Bukittinggi. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekdakot dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabag Umum dan Perlengkapan lalu kasi – kasi di umum ini lah yang membuat laporan SPj.
Bagi kita ini sangat mengecewakan masyarakat, belanja makanan dan minuman saja di bagian umum mencapai Rp. 1 Milyar lebih tahun ini (2026) belum lagi pengadaan suvenir dan pengadaan mobil dinas. Dan belanja lainnya ujar Bambang Sani Lubis
Kita mendesak DPRD Bukittinggi agar memangkas dan merasionalisasi mata anggaran di sekretariat umum Daerah atau bagian umum. Mendesak Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmantias untuk mengevaluasi Kabag umumnya dan copot saja pejabat yang tidak pro rakyat.
Kami (GARANSI) kata Bambang Sani Lubis juga meminta Kejaksaan Negeri Bukittinggi agar proaktif dalam menyikapi informasi warga Bukittinggi, baik terkait APBD yang bersumber dari pajak rakyat agar tepat sasaran dalam peruntukannya sebelum musrembang.
Dan masih banyak kasus yang belum terselesaiksn oleh APH di Bukittinggi, temuan BPK sewa lahan PT. KAI eks Kadis Peridagkop Bukittinggi pada zaman Wahyu Bestari saat itu Walikota Erman Safar, proyek gatot tahun 2024 pasar lambung yang menelan uang rakyat sebesar Rp.14 Milyar sekarang sudah semakin belukar uang rakyat sia-sia mubajir. Sekarang pedang sudah di luar berjualan.
Sementara Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Hastin saat di konfirmasi via WhatsAppnya 085263510xxx ia mengatakan dari beberapa item mata anggaran tersebut hanya satu yang masuk pada bagian kita, yaitu pemeliharaan kendaraan dinas, ada 12 bagain untuk makananan dan minuman itu masuk kita pak. Lalu berkilah lagi tidak ujar kabag umum.
Itu belanja di sekda pak, 12 bagian KPA ucapnya.
Tim/Red