Batu Jawa Timur,PWMEDIATV.COM
Kepolisian Resor (Polres) Batu tengah melakukan penyelidikan intensif terkait laporan dugaan perzinaan dan pelanggaran kode etik yang melibatkan seorang anggota Polri berinisial IGA serta Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari. Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu hotel di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Kasus ini mencuat ke publik setelah istri sah dari oknum anggota kepolisian berinisial IGA melayangkan laporan resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Satreskrim melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) langsung bergerak melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti guna memverifikasi duduk perkara secara objektif.
Tinjauan Hukum Pidana, Etik Kepolisian, dan Pemerintahan Desa
Dalam penanganan perkara ini, terdapat tiga dimensi hukum yang berjalan secara paralel:
1. Aspek Hukum Pidana (KUHP Baru):
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku efektif sejak Januari 2026, dugaan perselingkuhan atau perzinaan diatur secara tegas dalam Pasal 411 ayat (1) (atau Pasal 284 KUHP lama). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Sesuai Pasal 411 ayat (2), tindak pidana ini merupakan delik aduan absolut, yang artinya proses penyidikan hanya dapat berjalan atas pengaduan resmi dari suami atau istri yang dirugikan—dalam hal ini telah terpenuhi dengan adanya laporan dari istri sah IGA.
2. Aspek Kode Etik Profesi Polri:
Bagi oknum anggota kepolisian berinisial IGA, keterlibatan dalam peristiwa ini berpotensi melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berwenang menjatuhkan sanksi etik maupun sanksi administratif, mulai dari mutasi bersifat demosi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila terbukti mencoreng kehormatan dan martabat institusi Polri.
3. Aspek Hukum Pemerintahan Desa:
Sebagai pejabat publik di tingkat desa, Angely Emitasari terikat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam Pasal 29, Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, serta wajib menjaga etika dan norma kesusilaan. Apabila di kemudian hari status hukumnya meningkat menjadi terdakwa atau terpidana, mekanisme pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dapat diproses oleh Bupati Lamongan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Respons Pemerintah Kecamatan dan Pendampingan Hukum
Menanggapi polemik yang berkembang, Camat Sukorame, Harwa Yutomo, mengonfirmasi bahwa pihak kecamatan belum menerima tembusan atau laporan resmi terkait kasus hukum yang menjerat Kepala Desa Kedungkumpul tersebut.
Pihaknya menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan serta aparat penegak hukum guna menentukan langkah administratif yang tepat sesuai koridor hukum.
Sementara itu, dalam menghadapi proses pemeriksaan di Polres Batu, Angely Emitasari dikabarkan telah menunjuk kuasa hukum untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-haknya sebagai warga negara terpenuhi selama proses penyelidikan berlangsung.
Rekam Jejak Publik
Sorotan tajam masyarakat tidak terlepas dari latar belakang Angely Emitasari yang cukup dikenal di Jawa Timur. Perempuan kelahiran Lamongan, 16 Oktober 1991 ini mengawali karier profesionalnya sebagai penyanyi dangdut dengan nama panggung Angel Emyta sejak lulus SMA pada 2013. Namanya melambung saat bergabung dengan Orkes Melayu (OM) Adella dan kerap tampil di berbagai panggung hiburan di wilayah Pantura, seperti Bojonegoro dan Tuban, sebelum akhirnya beralih haluan ke dunia politik dan terpilih menjadi Kepala Desa Kedungkumpul pada Pilkades 2019.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak kepolisian masih menerapkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sembari menunggu hasil gelar perkara dan pendalaman fakta dari Unit PPA serta Propam Polres Batu untuk menetapkan status hukum para pihak yang terlibat. (Tim/Red)