Kota Bekasi,PWMEDIATV.COM
Batas antara lembaga pendidikan keterampilan dan perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri tampak begitu kabur di sebuah lokasi yang beralamat di Gg. H. Boyo RT 002/RW 001, Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas operasional yang berkaitan dengan PT Java Jinco Sukses Abadi ini memicu tanda tanya besar: murni tempat kursus bahasa, atau justru pintu gerbang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berselindung di balik izin pelatihan?
Berdasarkan penelusuran tim media dan keterangan pemiliknya, Ibu Ammi, legalitas yang ditunjukkan di lokasi hanyalah izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pendidikan Bahasa Swasta. Ironisnya, tidak satu pun dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB) berkode KBLI 78102 (Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja) yang mampu diperlihatkan untuk memvalidasi kewenangan pengiriman pekerja ke luar negeri.
Padahal, secara hukum, izin LPK sama sekali bukan “tiket terusan” untuk merekrut dan menerbangkan tenaga kerja ke luar negeri. Kedua aktivitas tersebut memiliki rezim perizinan, standar pengawasan, dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda.
Klaim Kemitraan dan “Akrobat” Nama Perusahaan
Dalam pertemuan terbuka bersama tim media yang diwakili Paulus dan rekan, pihak pengelola asrama, Ibu Fitri, memaparkan skema operasional mereka.
Disebutkan bahwa aktivitas saat ini berkaitan dengan kerja sama bersama PT Lombok, setelah sebelumnya bersinggungan dengan PT Hamparan Karya Insani serta BLK Java Jinko Sukses Abadi. Pengelola juga mengaku berencana membentuk LPK mandiri demi mempermudah urusan administrasi lokal.
Di lokasi tersebut, para peserta menjalani rangkaian proses mulai dari pelatihan, pemeriksaan kesehatan (medical check-up), hingga pembekalan sebelum diterbangkan melalui jaringan agensi yang diklaim resmi di Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.
Pengelola mengklaim seluruh perizinan pusat dan provinsi via sistem Online Single Submission (OSS) sudah beres, meski koordinasi dasar di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan justru diakui masih “dalam proses”. Sebuah kontradiksi yang menggelitik: urusan tingkat pusat diklaim tuntas, namun izin lingkungan di depan pintu sendiri belum rampung.
Terlebih, klaim memiliki jaringan agensi luar negeri tidak otomatis menggugurkan kewajiban hukum perusahaan di dalam negeri untuk mengantongi SIP3MI.
Tameng Izin Pelatihan dan Ancaman Pidana UU PPMI
Praktik menjadikan izin LPK sebagai tameng untuk melakukan perekrutan dan penempatan PMI bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan ancaman serius bagi keselamatan warga negara. Jika terjadi sengketa atau kekerasan di negara tujuan, ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan sering kali menjadi celah bagi pihak-pihak terkait untuk saling lempar tanggung jawab.
Secara tegas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 telah memagari tata kelola penempatan pekerja migran.
Merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2017, setiap perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki izin tertulis berupa SIP3MI yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pelanggaran atas ketentuan ini bukan perkara main-main. Pasal 81 jo.
Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengancam setiap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI secara ilegal dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Sementara bagi korporasi atau badan hukum yang melakukan penempatan tanpa SIP3MI, Pasal 85 huruf a jo. Pasal 71 huruf a mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
Disnaker Kota Bekasi Diminta Turun Gunung, Jangan Hanya Menunggu Laporan
Melihat tumpang tindihnya klaim operasional dengan dokumen perizinan yang ada, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi didesak untuk tidak bersikap pasif dan sekadar menunggu jatuhnya korban atau laporan masyarakat. Inspeksi mendadak dan audit dokumen mutlak dilakukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan krusial publik:
Validitas SIP3MI: Apakah PT Java Jinco Sukses Abadi mengantongi SIP3MI yang sah dan masih berlaku dari Kementerian Ketenagakerjaan/BP2MI?
Kesesuaian KBLI: Apakah NIB terbaru perusahaan telah mencantumkan KBLI 78102 sesuai dengan praktik penempatan tenaga kerja di lapangan?
Legalitas Rekrutmen: Atas dasar hukum apa perusahaan melakukan perekrutan, medical check-up, hingga pemberangkatan calon PMI jika dokumen yang ditunjukkan hanya izin kursus bahasa?
Kontrak Kerja Sama: Apakah terdapat perjanjian penempatan dan Job Order resmi yang terverifikasi dengan mitra di negara tujuan, termasuk pihak yang disebut bernama Jong Heng Cancuntung?
Riwayat Pemberangkatan: Pernahkah lembaga ini memberangkatkan TKW/PMI ke luar negeri dengan berbekal dokumen izin LPK semata?
Fungsi Pengawasan: Sejauh mana Disnaker Kota Bekasi telah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap aktivitas di lokasi tersebut?
Keterbukaan pengelola dalam menerima kunjungan awak media patut diapresiasi sebagai langkah komunikasi yang baik. Namun, dalam urusan perlindungan pekerja migran, niat baik saja tidak cukup—publik dan negara membutuhkan bukti legalitas yang hitam di atas putih.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi serta memverifikasi status SIP3MI dan NIB terbaru perusahaan terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi manajemen PT Java Jinco Sukses Abadi, pengelola LPK/BLK, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi demi menjamin keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Red)