Padang Panjang,PWMEDIATV.COM
Setelah di surati oleh Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARRI) Kepsek SMAN.2 Padang Panjang terkait dugaan penyalagunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) mulai tahun 2024 dan 2025 dan dugaan pungutan liar yang berkedok komite.
Hal ini di sampaikan oleh Zulhamsyah Pili,SH selaku ketua GARRI kepada wartawan (24/10/26) bahwa tim kita mendapatkan temuan investigasi di SMAN.2 Padang Panjang tahun anggaran 2024 dan 2025 dana BOS yang dinduga manipulasi SPj dan Mark’up laporan ARKAS dalam belanjanya.
Tambah Zulhamsyah Pili lagi, terdapat pelanggaran Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar komite berkedok SPP di sekolah negeri.
Kemudian ujar Bg Zul sapaannya mengatakan lagi, bahwa ada lagi temuan investigasi. Setiap tahun di SMAN.2 Padang Panjang yang melanggar PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 dan Pasal 198 b bebernya.
Berikut temuan investigasi Belanja SMAN.2 PP Tahun 2025 Tahap Ke I
PPDB Rp.0
Pengembanga perpustakaan Rp.0
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp.145.939.300.
Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran Rp.55.111.272.
Administrasi kegiatan sekolah Rp.104.108.250.
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp.16.100.000.
Langganan daya dan jasa Rp.34.604.850.
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp.62.101.890.
Penyediaan alat multi pembelajaran Rp.78.550.000.
Penyelenggaraan bursa kerja khusus praktik kerja industri atau praktek kerja lapangan dalam negeri, pemantauan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp.0
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMAN LB Rp.0
Pembayaran honor Rp.25.150.000.
Total dana masuk Rp.521.665.562.
Sambung Zulhamsyah Pili mengatakan bahwa kepsek SMAN.1 Padang Panjang Yurnelis menjabat sejak tanggal 21 Deptember 2021 sampai sekarang, sudang empat tahun lebih artinya sudah delapan kali penggunaan dana BOSP dari Kemendikbud.
Data ini sudah kita validkan, dan akan kita serahkan secapatnya kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk di lakukan penyelidikan dugaan Mark’up ARKAS SPjnya laporan penyalagunaan dana BOSP 2022 dan sampai 2025 tegasnya.
Awak masih menunggu tanggapan dari pihak-pihak yang terkait khususnya Kadis Provinsi Pendidikan Sumbar dan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Gubernur Sumbar.
Tim